Aliansi Mahasiswa Morowali Minta Pemerintah Cabut IUP Yang Ada di Bungku Tengah 

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Aliansi Mahasiswa Morowali menyatakan dengan tegas menolak hadirnya sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada diwilayah Kecamatan Bungku Tengah yang merupakan ibukota Kabupaten Morowali, Sulawesi tengah.

Melalui Kordinator Aliansi Mahasiswa Morowali (AMM), Fikar, menilai bahwa sesuai zonasi Wilayah, kota Kecamatan Bungku Tengah itu merupakan kawasan perkantoran dan perkotaan yang padat penduduk, serta tak boleh di lupakan bahwa Bungku Tengah merupakan salah satu tempat keberadaan situs-situs budaya maupun sejarah yang penting untuk dirawat dan dijaga.

"Saya menghawatirkan para pemilik IUP cepat atau lambat tentunya akan melakukan aktivitas penambangan, sehingga dapat mengakibatkan bencana yang beragam di masa yang akan datang, " terangnya kepada sejumlah Wartawan, Senin (12/06/2023).

Menurutnya, Kehadiran IUP ini lambat laun akan menggerus banyak hal mulai dari kerusakan lingkungan, cagar budaya dan sejarah, mata pencarian di sektor perkebunan yang dimana hal ini makin memperjalas bahwa pertambangan akan merampas ruang hidup Masyarakat. 

"Saya sebagai salah satu perwakilan Kordinator AMM menilai hadirnya IUP di wilayah Ibu Kota Kabupaten Morowali yaitu Kecamatan Bungku Tengah sangat tidak pantas untuk dijadikan areal pertambangan. Masuknya perusahaan tambang seperti PT MINERAL MOROWALI INDONESIA (MMI) dan PT SUGICO PENDRAGON akan kembali memperburuk permasalah lingkungan yang ada sebelumnya, " bebernya.

Hal ini kata dia, menjadi kekhawatiran di kecamatan Bungku Tengah melihat adanya contoh permasalahan lingkungan yang telah terjadi di beberapa kecamatan lain akibat adanya operasi pertambangan di kabupaten Morowali. 

Sehingga ini dijadikan cerminan untuk melihat daerah yang kita cintai ini kedepanya. kalau semua wilayah Morowali dijadikan areal pertambangan akan tinggal dimana generasi kita selanjutnya.

"Oleh karena itu, AMM sangat mengharapkan dan meminta keberpihakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Daerah serta semua instansi terkait untuk mendukung dan mengupayakan pencabutan segala bentuk IUP yang berada di wilayah Bungku Tengah, " pintanya.

Hal ini katanya, guna untuk menyelamatkan masa depan masyarakat bungku dari perampasan ruang hidup akibat kerusakan lingkungan, serta menjadikan wilayah ibu kota Morowali yaitu Kecamatan Bungku Tengah menjadi wilayah bebas dari areal penambangan.

Menurut informasi Gelombang protes dari seluruh elemen masyarakat akan hadir dan akan terus meningkat jika pencabutan semua IUP di wilayah Bungku Tengah tidak diupayakan.

"AMM bersama seluruh elemen masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan yang tegas, " tegasnya.